Indonesia Terima 269 Rekomendasi Dalam Dialog Universal Periodic Review
Sebagai bentuk tindaklanjut, Kemenlu RI menggelar rapat konsultasi bersama Direktorat Jenderal HAM dan K/L terkait, Senin (18/1). Rapat yang digelar di lantai 2 kantin Diplomasi Kemenlu RI tersebut bertujuan untuk menjaring masukan guna menjawab berbagai rekomendasi yang telah dikeluarkan negara-negara sahabat.
Pada kesempatan ini, Plt. Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi turut serta hadir memberikan sambutan. Menurut Mualimin, pemerintah Indonesia patut berbangga untuk keempat kalinya telah mengikuti UPR.
"Pemerintah Indonesia dengan bangga memaparkan capaian pemenuhan HAM termasuk juga terbuka dalam menyampaikan proses maupun tantangannya di hadapan dewan HAM PBB," kata Mualimin.
Sejumlah capaian dan tantangan juga Mualimin bahas dalam forum rapat bersama K/L kali ini mulai dari pelaksanaan RANHAM, pengesahan KUHP hingga Omnibus Law.
Sementara itu, Direktur HAM dan Kemanusiam Kemlu RI, Achsanul Habib, mengungkapkan dalam pelaksanaan UPR ke-4 tempo lalu, pemerintah Indonesia mendapatkan banyak apresiasi.
"Berdasarkan saran sekretariat PBB dan pertimbangan Pak MenkumHAM saat itu, State under Review tidak perlu terburu-buru untuk mengambil keputusan baik itu support maupun take note terhadap rekomendasi yang diterima," Ujar Habib.
Ditargetkan pada pertengahan Februari mendatang, Pemerintah RI dapat mengirimkan jawaban terhadap 269 rekomendasi yang diterima.
"Mari kita selesaikan bersama pekerjaan rumah kita dalan melakukan penyusunan tindaklanjut dari UPR ke-4 yang tentu membawa manfaat bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di tanah air," pungkas Mualimin.
Pada rapat kali ini, juga turut mendampingi Plt. Direktur Jenderal HAM yaitu Direktur Instrumen HAM dan Direktur Yankomas HAM.//DHH-01/*
Tidak ada komentar untuk "Indonesia Terima 269 Rekomendasi Dalam Dialog Universal Periodic Review"
Posting Komentar